Gunungkidul, gugat.id – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, melakukan kunjungan kerja ke Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul pada Jum’at (11/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kunjungan berlangsung di Padukuhan Wotawati, wilayah yang tengah berkembang menjadi desa wisata. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, turut mendampingi GKR Hemas dalam agenda yang mempererat hubungan antara masyarakat desa dan pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Lurah Kalurahan Pucung, Estu Dwiyono, memaparkan proses transformasi Wotawati yang dulunya termasuk padukuhan tertinggal.
“Sebelumnya Wotawati adalah padukuhan tertinggal, namun sejak tahun 2021 kami mulai merintis menjadi desa wisata. Dengan menggunakan Dana Desa dan dukungan dari Paniradya Keistimewaan, kini kami membangun kawasan terpadu pariwisata yang diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
“Semoga nantinya apa yang kita cita-citakan bersama untuk menjadikan Wotawati ini sebagai lokasi wisata, sentral pariwisata ini bisa terwujud dan ini nanti bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya warga Wotawati dan Kalurahan Pucung tapi juga kalurahan lain di Kabupaten Gunungkidul,” tambahnya.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menekankan pentingnya sinergi dan penguatan ekonomi desa, terutama dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih.
“Kami mendapat arahan dari Ngarsa Dalem untuk menjadikan Lumbung Mataram sebagai embrio Koperasi Merah Putih. Masyarakat desa menanti kejelasan model bisnis dan tata kelola koperasi ini agar bisa bersinergi dengan BUMDes serta pelaku usaha lokal,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan beberapa poin aspirasi kepada GKR Hemas dan Komite I DPD RI. Di antaranya adalah peningkatan efektivitas pengawasan Dana Desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes, penegasan batas kewenangan antar wilayah, afirmasi pembangunan untuk desa tertinggal, serta dukungan terhadap implementasi Koperasi Merah Putih.
“Kita yakin, kekuatan rakyat yang berdaulat dan mandiri dimulai dari desa, maka tugas kita bersama adalah menghadirkan kebijakan, pendampingan, dan pembangunan yang berpihak kepada desa sebagai pilar utama Indonesia yang kokoh dan berkeadilan,” ungkapnya.
GKR Hemas yang hadir langsung ke lokasi menyampaikan kekagumannya pada perkembangan Wotawati, yang sebelumnya ia ketahui dari tayangan di YouTube.
“Saya melihat Wotawati ini pertama kali dari YouTube. Desanya luar biasa, tapi masih ada penyempurnaan yang perlu didorong, terutama dari sisi infrastruktur. Desa wisata adalah motor pertumbuhan ekonomi yang konkret,” kata GKR Hemas.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan di desa dan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran. Ia menyambut baik inisiatif Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.
“Program ini harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjadi pusat kegiatan ekonomi, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa,” tambahnya.
Baca juga: https://www.gugat.id/kecelakaan-maut-di-jalan-jogja-wonosari-pengendara-motor-tewas-di-tempat/
Menutup sambutannya, GKR Hemas menegaskan komitmen DPD RI dalam memperjuangkan penyelesaian sejumlah undang-undang prioritas nasional.
“Undang-undang yang sedang kita perjuangkan adalah Undang-Undang tentang lingkungan, kelautan, dan Undang-Undang masyarakat adat serta Undang-Undang pemerintahan daerah. Empat pokok ini yang harus selesai tahun ini. Semoga masukan saya tentang DIY ini bisa tercakup karena hal ini menjadi pokok yang penting di dalam pembahasan kami di DPR RI,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat desa serta dorongan untuk mempercepat pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
(Redaksi)
