Gunungkidul // gugat.id // Pada beberapa bulan belakangan (Juni – Oktober 2021), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mungkin berbangga dengan adanya tiga wisata desa mewakili wisata desa di Indonesia untuk berpartisipasi pada kegiatan yang dibuat oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB, atau dikenal World Tourism Organization (UNWTO) dalam pagelaran pengumuman program inisiatif percontohan wisata desa terbaik yang salah satunya dari Desa Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pagelaran program tersebut, UNWTO menyampaikan sasaran dari visi “make tourism a driver of rural development and wellbeing” atau menciptakan wisata yang mengelola dan membawa kesejahteraan serta pembangunan bagi desa, dengan dua misi, meliputi: (1) memajukan peran pariwisata dalam menghargai dan menjaga entitas wilayah pedesaan beserta bentang alamnya yang terkait sistem pengetahuan, keanekaragaman hayati dan budaya, kearifan lokal serta aktivitas di dalamnya; (2) Mempromosikan pendekatan inovatif dan transformatif untuk pengembangan pariwisata di desa dengan tujuan berkontribusi pada tiga pilar keberlanjutan – ekonomi, sosial dan lingkungan – sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Namun, keikutsertaan Desa Ngelanggeran masih dikenalkan dalam pemberitaan nasional sebatas penggaungan atas : tipe wisata desa yang berbasis tracking (pendakian), jenis budaya benda dan tak benda dalam perkampungannya secara umum, dan destinasi produk wisata berbasis alam yang tidak secara keseluruhan dijelaskan.
Sesuai tata kelola ekonomi pariwisata desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah DIY dan masyarakat desa telah berupaya menyesuaikan pembangunan yang menunjang sarana prasarananya dengan diselaraskan filosofi keistimewaan Jogja dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sehingga tidak hanya wisata desa di Nglanggeran saja yang berupaya untuk menghargai dan menjaga entitas di dalamnya, akan tetapi banyak desa dengan filosofi keistimewaan Jogja berupaya ikut serta dalam semangat pencapaian aspek-aspek tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengkategorian desa mandiri, desa preneure, dan desa budaya, serta desa mandiri budaya.
Selain itu, Pemerintah DIY dan masyarakatnya berupaya mendorong rencana pembangunan kesitimewaan Jogja dengan pengelolaan serta pemanfaatan dana otonomi khusus beserta kekuatan dan potensi wilaya untuk pemajuan sumberdaya manusanya agar mendukung tujuan wisata dan pendidikan terkemuka di taraf Asia Tenggara.
Sesungguhnya, wisata Desa Ngelanggeran patut pula diapresiasi sebagai bentuk perjuangan bersama mencapai pembangunan yang, mungkin dapat dikatakan sesuai indikator lembaga global sebatas percontohan semata.
Namun patut dicatat dan digaris-bawahi pula, Pemerintah dan masyarakat perlunya untuk meningkatkan dan menyelaraskan urusan pembangunan pariwisata yang dapat mendongkrak amblesnya penggerak perekonomian (misalnya UMKM di wilayah wisata desa) akibat berbagai macam tantangan dan rintangan saat proses penanganan pandemi covid-19 yang belum usai.
Ditambah dengan banyaknya kelas menengah yang mulai berpartisipasi secara individual untuk kembali memulihkan perekonomiannya melalui perkembangan teknologi di era 4.0 ini.
Sehingga banyak yang perlu ditingkatkan dan ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat guna memajukan pembangunannya hingga di level lokal maupun regional dan nasional.
Ali hidayat_gugat.ID
(sosiologi UGM)