GUGAT.ID – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
Menurut jokowi dengan kapasitas produksi yang ada kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.
“Bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi,” ujar Jokowi saat konfrensi persen virtual di youtube Setkab, Rabu (27/04/2022).
Jokowi menjelaskan, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tapi sangat ironis ketika masayarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Seharusnya pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan jernih.
Baca Juga
- Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi Potensial Picu Konflik Kepentingan
- Rencana Pembangunan Tugu Tobong Gunungkidul Terindikasi “Membangkang” Terhadap Amanah UU Keistimewaan DIY
“Saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif,” ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat.
Jokowi menegaskan, dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan, salah satunya adalah termasuk kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
“Saya meyakini bahwa larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, pasti berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap.Tapi, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” tegas jokowi.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, Presiden menegaskan, akan menjadi patokannya dalam mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng.
(Redaksi)
