YOGYAKARTA, gugat.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah bagian dari upaya DIY meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Adapun evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi dilakukan oleh daerah, tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi namun juga dampaknya.
Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan oleh tim Kementerian PAN-RB bersama Pemerintah Daerah DIY, pada Jumat (03/10) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Sri Sultan mengungkapkan, tahun 2025 merupakan momentum transisi, menandai berakhirnya program pembangunan jangka panjang sejak 2005 dan memasuki periode pembangunan 2025–2045.
“Ke depan, sistem manajemen pemerintahan diarahkan menjadi lebih kualitatif dan sempurna. Periode tersebut dibagi dalam tahapan lima tahunan,” jelasnya.
Menurut Sri Sultan, DIY memiliki kekhususan dibandingkan daerah lain. Jika kabupaten dan provinsi lain menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2025, DIY baru akan menyelesaikan RPJMD pada 2027. Kondisi ini berpotensi membuat DIY tertinggal hingga tiga tahun dari daerah lain dalam pelaksanaan program PAN-RB.
“Program peningkatan kualitas harus tetap berproses, sehingga pada 2026 Jogja sudah bisa ikut melaksanakan program dari PAN-RB. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ketika RPJMD berakhir di 2027 dan baru berjalan di 2028, maka kita sudah tertinggal tiga tahun dibanding daerah lain yang mulai pada 2026,” ujar Sri Sultan.
Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan bahwa implementasi SAKIP bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Bapak Gubernur menyebut komitmen pimpinan sebagai kunci utama, sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan nasional, serta penerapan empat pilar Balance Score Card untuk memperkuat tata kelola pembangunan di DIY.
“Investasi terbesar dalam membangun SAKIP bukan pada teknologi, tetapi pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan agar seluruh organisasi bergerak menuju pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi,” imbuh Sri Sultan.
Dalam forum evaluasi ini, Sultan juga menyoroti isu strategis kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tema evaluasi SAKIP 2025. Menurutnya, Pemda DIY telah menginisiasi berbagai program kolaboratif, mulai dari Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), hingga pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
“Pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian, di antaranya melalui optimalisasi proyek strategis nasional, penguatan ekosistem ekonomi digital, serta pengembangan experiential tourism di DIY,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah memfasilitasi dan memberikan evaluasi. Ia menegaskan, hasil evaluasi SAKIP bukan semata tentang angka nilai, melainkan terkait integritas, konsistensi, dan paradigma kinerja yang harus terus dijaga.
“Hasil evaluasi ini harus kita maknai lebih jauh, yakni terkait integritas, greget, sengguh ora mingkuh, dan semangat untuk senantiasa gumregah berbuat lebih baik demi Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara,” pungkas Sri Sultan.
(Redaksi)
Humas Pemda DIY
