Gunungkidul, gugat.id – Keputusan DPD Partai Golkar DIY yang mengembalikan Heri Nugroho sebagai Ketua DPD Kabupaten Gunungkidul menusuk dalam hati kader internal. Padahal, figur tersebut baru saja dinyatakan melanggar kode etik partai. Sebuah fakta yang tampaknya diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang matang.
Keputusan itu langsung mencederai semangat penegakan etika dan disiplin yang selama ini digaungkan partai. Bagi sejumlah kader, sanksi etik bukan mainan yang bisa dibiarkan lenyap dalam sekejap. Ia seharusnya menjadi landasan evaluasi serius untuk menjaga marwah organisasi.
“Bagaimana mungkin kader diminta patuh pada aturan jika pelanggaran etik tidak berdampak nyata pada kepemimpinan?” ujar salah satu kader yang enggan mengungkapkan identitasnya, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Pengembalian ke jabatan strategis ini juga berpotensi menciptakan preseden buruk. Kader khawatir, mekanisme organisasi akan kehilangan kredibilitas dan mematikan semangat kader yang gigih menjaga nama baik Golkar di tingkat akar rumput.
Tak hanya itu, langkah ini berisiko merusak citra Golkar di mata publik dan menjadi batu sandungan di pemilu 2029. Di tengah tuntutan masyarakat akan integritas elite politik, pengembalian figur yang baru tersandung persoalan etik dapat membangun persepsi bahwa partai kurang serius melakukan pembenahan internal.
Kader berharap pimpinan dari tingkat daerah hingga pusat segera mendengarkan aspirasi bawah dan melakukan evaluasi menyeluruh. Penegakan kode etik bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi untuk menjaga kepercayaan, soliditas, dan masa depan partai.
Di tengah lautan kompromi politik, tanpa pijakan etika yang kokoh, apa yang seharusnya menjadi solusi justru akan membuahkan kekecewaan dan perpecahan di dalam.
(Red/hmw).
