Yogyakarta, gugat.id – Munculnya sejumlah calon pemimpin masa depan Indonesia sudah menjadi bahasan hangat di berbagai lini masyarakat Indonesia saat ini yang sudah menjadi agenda tahun politik 2024. Partisipasi masyarakat dalam pemilu perlu direspon dan ditakar serius melalui serangkaian diskusi publik yang substantif. Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Social Research Center (SOREC) Universitas Gadjah Mada dan RPK (Rumah Politik Kesejahteraan), mencoba membedah tantangan repolitisasi demokrasi dalam agenda Pemilu 2024, Senin (5/6/2023).
AB. Widyanta, selaku Ketua SOREC UGM, menyampaikan reformulasi politik demokrasi dan arah perubahan substansial pemimpin nasional Indonesia masa depan bertumpu pada lima kriteria berikut:
- Memiliki intelektualitas dalam arti luas soal “kebaikan bersama” (bonum commune);
- Kapasitas mengorkestrasi kinerja aktor-aktor dalam berbagai tegangan kekuasaan demi kesejahteraan bersama;
- Kepiawaian mengatasi fundamentalisme pasar berdalil cateris paribus;
- Keberanian menegakkan supremasi hukum demi rasa keadilan publik;
- Kepuguhan komitmen dan sikap untuk memuliakan hak asasi manusia, hak politik, dan hak sipil setiap warga negara.
Substansi kualitas pemimpin tersebut perlu secara rutin didorong sebagai nilai utama yang menjadi aras utama perubahan masa depan. Sebab, sejauh ini sirkulasi kepemimpinan telah berjalan rutin sejak 1999 melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Namun demikian, hasil yang didapatkan belum maksimal dan masih banyak kritik yang ditujukan pada pilar demokrasi tersebut. Secara bersamaan, nama-nama baru dan lama beranjak menuai popularitas di kalangan masyarakat sebagai tokoh yang diharapkan mampu mengawal perbaikan substansi kualitas kepemimpinan masa depan.
PolMark Indonesia sebagai lembaga survei yang akuntabel mengeluarkan hasil survei “Peta Kompetisi Menuju Pilpres 2024” menampilkan elektabilitas baca pres nasional yang dipertimbangkan masyarakat. Terdapat beberapa nama tokoh populer yang muncul dengan persentase besar, dan beberapa nama baru yang turut diperhitungkan.
“Popularitas tokoh di berbagai kanal media memengaruhi posisinya di mata publik. Para calon pemimpin ini seharusnya dilihat masyarakat, adalah mereka yang memiliki kualitas pemimpin yang kontekstual dengan perkembangan Indonesia terkini dan proyeksi perubahan di masa depan” papar Eep Saefulloh Fatah, CEO PolMark Indonesia & Konsultan Eksekutif PKB.
Senada dengan hasil survei tersebut, Dodi Ambardi sebagai seorang peneliti senior, mendapati sejauh ini secara populer kualitas kepemimpinan selalu diartikan sebagai kualitas kepribadian seorang pemimpin, seperti kadar ketegasan, kedisiplinan, kepintaran, kejujuran, dan sejenisnya.
“Hal-hal tersebut umum terjadi, namun hanya separo saja mengungkap kualitas kepemimpinan. Yang terlewat adalah kemampuan pemimpin melacak masalah pokok di Indonesia dan memberikan visi inspiratif yang bisa menggerakan publik. Inilah pentingnya pemimpin mampu mengajak Indonesia – bukan hanya bersibuk dengan basis sosialnya saja.” ujarnya.
Pemilu menjadi arena kontestasi dimana para calon pemimpin membangun dukungan dari masyarakat, yang merupakan penentu atas keterpilihan calon pemimpin. Ide dan gagasan yang dimiliki setiap calon pemimpin menjadi nilai yang diadu dalam pemilu sebagaimana seharusnya, bukan sekedar bertumpu pada popularitas tokoh semata.
Menurut Arie Sujito, Sosiolog Universitas Gadjah Mada, memilih pemimpin adalah keputusan krusial yang tidak bisa disepelekan. Bukan perihal hanya bertumpu pada popularitas calon, atau sekadar calon yang mampu membeli suara dengan uang, tetapi calon pemimpin yang seharusnya adalah dia yang nantinya bisa mewujudkan ide dan gagasannya untuk mengurai masalah bangsa, bukan sebaliknya justru melahirkan masalah bangsa.
“Atas dasar itu maka kita perlu melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolitisasi, karena merepolitisasi demokrasi artinya mendorong agar politik difungsikan dengan benar dan dengan dasar nilai serta tidak sekadar menjalani secara dangkal apalagi sekadar agenda rutin tanpa makna.” imbuh Arie Sujito.
Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi kewargaan yang substansial. Berbagai peluang dan tantangan akan menyertai proses demokrasi yang harus dijalankan atas prinsip kerakyatan tersebut. Melalui seminar ini, bersama mulai menyadari bahwa setiap lini masyarakat perlu merefleksikan kondisi saat ini dan mulai meningkatkan partisipasi yang aktif demi pemimpin masa depan berkualitas.
Baca juga: https://www.gugat.id/tk-masyithoh-sendang-semanu-siap-terima-tim-asesor-untuk-proses-kbm/
Social Research Center (SOREC) Universitas Gadjah Mada adalah komunitas epistemik yang memiliki fokus kajian pada kegiatan penelitian dan pemberdayaan. Sudah menjadi bagian dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Organisasi ini dimulai dengan semangat untuk menciptakan pertukaran ide yang berkualitas di arena publik serta untuk mempromosikan implementasi
kebijakan yang adil. SOREC banyak bekerja sama dengan lembaga penelitian, LSM, dan masyarakat dalam menghasilkan pengetahuan berbasis emansipasi, dan kegiatan termasuk advokasi kebijakan berbasis penelitian
dan pemberdayaan publik.
(red)
