Yogyakarta, gugat.id – Efisiensi menjadi impian bagi banyak pihak, baik individu, perusahaan, hingga negara. Namun, gerakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah saat ini justru mendapatkan penolakan dari masyarakat, bahkan memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Fenomena ini disoroti oleh Prof. Edy dalam Webinar bertajuk Efisiensi dalam Pandangan Islam pada Jumat (21/02/2025).
Menurut Prof. Edy, penolakan ini merupakan bentuk ketidakkonsistenan antara kebijakan efisiensi dengan kondisi yang sebenarnya. “Kata efisiensi hanyalah ‘dipinjam’ untuk mengaburkan situasi yang dihadapi sesungguhnya, seperti warisan fiskal di masa lalu, pembayaran bunga dan hutang negara, pembangunan IKN, serta pembiayaan program-program kampanye seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 3 juta rumah rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa ketidakkonsistenan ini terlihat dari terganggunya program-program prioritas Kementerian/Lembaga Pemerintah serta kebijakan lain yang bertentangan dengan semangat efisiensi, seperti jumlah kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, pengangkatan staf khusus yang dinilai tidak perlu, serta kunjungan luar negeri Presiden yang cukup sering dilakukan.
Dari perspektif Islam, efisiensi adalah ajaran fundamental yang menekankan optimalisasi sumber daya, hidup hemat, serta menjaga kelestarian alam. Prinsip ekonomi syariah menegaskan pentingnya efisiensi alokasi dan efisiensi teknis sebagai kunci utama kesejahteraan masyarakat.
Sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Prof. Edy menyoroti tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai angka 7.6 pada 2023. Angka ini jauh di atas rata-rata negara ASEAN lainnya, yang mencerminkan bahwa investasi yang dilakukan belum memberikan hasil maksimal. Faktor penyebabnya meliputi kebocoran anggaran, pungutan liar, serta infrastruktur yang belum memadai.
“Kita masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi inefisiensi nasional. Korupsi, birokrasi yang berbelit, dan lemahnya infrastruktur menjadi faktor utama yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, daya saing kita akan semakin tertinggal dibanding negara-negara tetangga,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efisiensi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar jargon politik. Implementasi ekonomi berbasis syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam menekankan bahwa pekerjaan harus dilakukan secara profesional dan sesuai kapasitas masing-masing individu agar mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang ada.
Dalam seminar ini juga dibahas pentingnya Indonesia mengadopsi sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, baik melalui pendekatan ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, maupun ekonomi kerakyatan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis guna memperbaiki efisiensi nasional dengan meningkatkan transparansi anggaran, memberantas korupsi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata.
Sebagai penutup, Prof. Edy menegaskan bahwa efisiensi nasional harus menjadi fokus utama kebijakan ekonomi ke depan. “Kita harus bergerak dari sekadar wacana menuju tindakan nyata. Tanpa efisiensi, pertumbuhan ekonomi yang kita capai tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
(Redaksi)
