GUNUNGKIDUL, gugat.id – Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memimpin langsung apel rutin pegawai yang digelar setiap hari Senin, sekaligus mencanangkan Program Wulan Panutan yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gunungkidul. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul, Senin (14/4/2025).
“Untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat Gunungkidul, salah satunya dengan Pencanangan Wulan Panutan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Gunungkidul,” ujar Bupati dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam pemutakhiran data serta aktivasi IKD. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat agar turut aktif dalam memperbaharui identitas kependudukan mereka.
“Data kependudukan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga validitas dan akurasi data sangat penting untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Endah.
Ia juga menyoroti rendahnya angka pendidikan masyarakat Gunungkidul yang ternyata disebabkan oleh belum diperbaruinya data kependudukan warga yang telah menempuh pendidikan nonformal seperti kejar paket.
“Ini terilhami dari kemarin paparan masing-masing Kepala OPD, jadi tingkat pendidikan masyarakat Gunungkidul itu tercatat masih rendah. Setelah kita konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan ternyata banyaknya warga masyarakat yang belum mengupdate data kependudukannya di Dukcapil, sehingga mereka yang sudah melanjutkan pendidikan, yang mungkin sebelumnya belum sekolah kemudian kejar paket, belum merubah datanya. Ini mempengaruhi data IPM kita. Ini yang mengilhami Dukcapil untuk melakukan Wulan Panutan,” jelasnya.
Kepala Dinas Dukcapil, Markus Tri Munarja, menyebut program ini merupakan bagian dari Quick Wins 100 hari kerja Bupati yang fokus pada efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui layanan digital.
“Wulan Panutan adalah Bulan Keteladanan Pemutakhiran Data Kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMD, Tenaga Harian Lepas (THL), dan Pamong Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,” papar Markus.
Ia berharap langkah ini menjadi awal dari kesadaran kolektif masyarakat Gunungkidul tentang pentingnya pembaruan identitas kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas.
