Medan, gugat.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa empat Universitas Islam Negeri (UIN) tengah berkolaborasi menyusun policy brief strategis untuk mendukung arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi akademik itu akan diserahkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri.
Hal tersebut disampaikan Menag saat konferensi pers International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025). Ia menjelaskan bahwa rangkaian seminar internasional ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York yang menekankan diplomasi perdamaian global dan isu Palestina.
“Empat UIN berkolaborasi menghadirkan seminar internasional ini sebagai kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di panggung global,” ujar Menag.
Empat UIN Bahas Isu Strategis Global.
- UIN Alauddin Makassar
Tema: “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.”
Seminar yang digelar 17 November 2025 ini menghadirkan narasumber internasional seperti Prof. Robert W. Hefner (Boston University) serta jurnalis Palestina Revda Selver Iseric, dan Ustadz Das’ad Latif. Forum ini membahas kiprah Indonesia dalam mendorong solusi dua negara dan kontribusi Presiden Prabowo bagi perdamaian Gaza. - UIN Sumatera Utara (Medan)
Tema: “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.”
Menag berharap forum ini mampu melahirkan gagasan kawasan untuk memperkuat diplomasi berbasis nilai keagamaan, termasuk dukungan berkelanjutan bagi Palestina. - UIN Sunan Ampel Surabaya
Fokus pada kajian moderasi beragama Indonesia. Menag menyebut seminar ini akan mengulas mengapa Islam Indonesia dikenal moderat serta bagaimana fondasi intelektual dan emosional umat terbentuk. - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menjadi puncak kegiatan dan tempat konsolidasi seluruh gagasan.
“Di UIN Jakarta semua pokok pikiran diformulasikan menjadi policy brief untuk diserahkan ke Pemerintah, terutama Kemenlu,” tegas Menag.
Menag Nasaruddin Umar menilai bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban Islam modern, didukung populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara. Ia menegaskan diplomasi Indonesia akan mengedepankan soft power, termasuk dalam kampanye solusi dua negara untuk Palestina.
“Melalui keempat serial seminar internasional ini kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Dalam pembukaan seminar yang dihadiri akademisi nasional dan internasional, Menag mendorong dunia Melayu-Islam mengambil peran lebih besar dalam dinamika geopolitik global.
Ia menyebut kebijakan Presiden Prabowo terkait two-state solution masih menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan di media global.
Asia Tenggara dengan 242,7 juta Muslim Indonesia dinilai memiliki potensi besar menjadi kekuatan Islam modern. Menag mendorong perguruan tinggi Islam terus memberikan kontribusi akademik bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan dukungan Pemprov Sumut terhadap upaya penguatan peran akademisi dalam diplomasi Indonesia.
“Sumatera Utara mendukung upaya memajukan pendidikan yang berkontribusi bagi geopolitik Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.
Seminar internasional ini menjadi ruang kolaborasi strategis akademisi dunia Melayu-Islam untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga isu sosial-kemasyarakatan—dengan menekankan nilai moderasi, mediasi, keterbukaan, dan keadilan.
(Don)
