Padang, gugat.id – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian, S.Si, apt, M.Kes memimpin Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera Barat. Rapat tersebut digelar di Posko Terpadu, Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (16/12).
Dalam rapat tersebut, Dr. Rustian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas langkah cepat dalam merespons bencana banjir dan longsor yang melanda 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Ia menilai upaya perlindungan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak telah berjalan cukup baik, terutama pada fase tanggap darurat melalui pembangunan infrastruktur darurat untuk memulihkan konektivitas wilayah.
“Penanganan darurat yang telah dilakukan merupakan langkah penting untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Namun, setelah fase darurat, seluruh upaya harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Dr. Rustian.
BNPB mencatat, sejumlah jembatan bailey telah dibangun dan dipasang di wilayah terdampak, yang saat ini hampir seluruhnya rampung. Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) juga telah mulai dilaksanakan di beberapa lokasi guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Dr. Rustian, meskipun bersifat sementara, infrastruktur darurat tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Memasuki fase pascadarurat, BNPB menekankan pentingnya pelaksanaan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) secara menyeluruh. Jitupasna menjadi dasar dalam menilai tingkat kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan, infrastruktur, fasilitas publik, serta sektor lainnya.
“Jitupasna menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sehingga proses pemulihan tidak bersifat reaktif, tetapi terencana, terukur, dan berorientasi jangka menengah hingga panjang,” jelasnya.
BNPB juga menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai penggerak utama pemulihan pascabencana. Tidak hanya BPBD, seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan terlibat aktif sesuai tugas dan fungsinya dalam penyediaan data kerusakan dan kebutuhan sektoral, dengan BPBD sebagai simpul koordinasi lintas sektor.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, BNPB akan melakukan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Jitupasna dan R3P bersama akademisi dan mahasiswa. Pendampingan ini bertujuan agar dokumen pemulihan disusun secara partisipatif, berbasis data, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, perwakilan seluruh pemerintah daerah dan BPBD, serta unsur terkait penanganan bencana di Sumatera Barat, baik secara luring maupun daring.
(Don)
