YOGYAKARTA, Gunungkidul– Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh digitalisasi tata kelola fiskal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat luas. Hal ini diungkapkan oleh Wuku Astuti, Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram (UWM), dalam pemaparan hasil riset terbarunya pada Rabu (24/6/2026) di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY.
Penelitian yang bertajuk “Regional Fiscal Performance and Inclusive Economic Growth in Yogyakarta’s Digital Era” (Kinerja Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Era Digital Yogyakarta) ini menyoroti potret pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat di lima kabupaten/kota di DIY.
“Tujuan utama riset ini adalah untuk menguji hubungan antara kinerja fiskal daerah, angka pertumbuhan ekonomi, dan seberapa inklusif pertumbuhan tersebut di DIY, terutama saat kita sudah memasuki era tata kelola pemerintahan digital,” jelas Wuku Astuti.
Dalam melakukan kajiannya, Wuku Astuti menggunakan data panel dari lima kabupaten dan kota di DIY selama rentang waktu 16 tahun (2008–2024). Analisis dilakukan menggunakan metode regresi berganda berbasis pooled OLS, yang kemudian diestimasi ulang menggunakan teknik bootstrapped standard errors dengan 5.000 sampel ulang untuk memastikan tingkat keakuratan dan validitas temuan.
Kinerja fiskal daerah diukur melalui beberapa indikator utama, yakni: kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, keselarasan belanja, ketergantungan fiskal, serta pertumbuhan pendapatan daerah. Dalam model ini, digitalisasi fiskal ditempatkan sebagai variabel pemoderasi, sementara pertumbuhan ekonomi diuji sebagai variabel jalur (pathway variable).
Hasil penelitian menunjukkan dua sisi mata uang dari kondisi ekonomi DIY saat ini. Di satu sisi, efisiensi belanja, keselarasan belanja, dan ketergantungan fiskal terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum.
Wuku menekankan besarnya peran teknologi dalam aspek ini. “Digitalisasi fiskal terbukti memperkuat dampak dari kemandirian daerah dan keselarasan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Interaksi digitalisasi dengan ketergantungan fiskal juga menunjukkan sinyal positif, meskipun pada tingkat marjinal,” terangnya.
Namun, temuan paling krusial justru terletak pada aspek inklusivitas. Riset ini menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Artinya, pertumbuhan daerah yang terjadi selama ini belum sepenuhnya bertranslasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Angka pertumbuhan yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif,” tegas Wuku.
Penelitian ini membawa nilai kebaruan (originality) karena berhasil mengintegrasikan kinerja fiskal daerah, digitalisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif ke dalam satu kerangka empiris yang komprehensif.
“Temuan ini menggarisbawahi bahwa tata kelola fiskal digital memang sangat penting untuk memacu roda ekonomi. Namun, pemerintah daerah tidak bisa hanya berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan. Harus ada intervensi kebijakan khusus agar ‘kue’ ekonomi tersebut dapat dinikmati secara merata dan mengatasi ketimpangan yang masih ada,” pungkasnya.
(Red)
