Gunungkidul, Gugat.id -DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gunungkidul resmi mengajukan pemberhentian Ibnu Sugeng Riyanto (ISR) sebagai anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKB. Pengajuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat pleno setelah melalui proses evaluasi dan pembinaan terhadap yang bersangkutan.
Ketua DPC PKB Gunungkidul, Arief Gunadi, mengatakan ISR sudah tidak aktif menjalankan tugas sebagai anggota DPRD sejak akhir 2025. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART partai.
Menurut Arief, sebelum mengambil keputusan, DPC PKB telah melakukan sejumlah upaya pembinaan sesuai arahan DPW PKB. Namun, upaya tersebut dinilai belum membuahkan perubahan.
“Prosesnya cukup panjang. BK DPRD sebelumnya memberikan teguran lisan, kemudian kami tindak lanjuti dengan pembinaan dan pengarahan. Namun, sampai sekarang tidak ada perbaikan sehingga persoalan ini kembali kami plenokan,” kata Arief.
Pengajuan pemberhentian tersebut selanjutnya diteruskan kepada DPW dan DPP PKB. Keputusan akhir berada di tangan Mahkamah Partai di tingkat pusat.
Arief berharap proses tersebut segera mendapatkan kepastian. Jika pemberhentian disetujui dan dilanjutkan dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), kekosongan keanggotaan DPRD diharapkan dapat segera teratasi sehingga pelaksanaan tugas legislatif tidak terganggu.
Di luar persoalan internal partai, ISR juga menghadapi persoalan hukum terkait dugaan penipuan. Salah satunya laporan warga Selang dengan nilai kerugian yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Selain itu, pada Juni 2026, seorang warga Bantul juga dilaporkan mengadukan ISR atas dugaan penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan bagi anggota keluarganya di PDAM Tirta Handayani. Korban mengaku diminta menyerahkan uang sekitar Rp40 juta sebagai imbalan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
Hingga kini, pengajuan pemberhentian ISR masih menunggu keputusan DPP PKB melalui mekanisme Mahkamah Partai. Sementara itu, persoalan hukum yang dilaporkan sejumlah warga menjadi perkara tersendiri yang harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Ref/hmw).