GUNUNGKIDUL, gugat.id – Komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Melalui momentum Gelar Pengawasan Daerah yang digelar Senin (26/5/2025), Pemkab secara resmi meluncurkan aplikasi Wasgitel (Pengawasan Gunungkidul Terintegrasi Elektronik), sebuah inovasi sistem pengawasan digital berbasis teknologi.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, dalam sambutannya menekankan bahwa pengawasan merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Pengawasan adalah pilar penting dalam membangun good governance dan clean government. Melalui pengawasan, kita memastikan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, berorientasi pada hasil, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko.
Menurutnya, agenda Gelar Pengawasan Daerah memiliki peran strategis, bukan sekadar forum evaluasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kolaborasi antar lembaga pengawasan dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya akuntabilitas.
Peluncuran Wasgitel menjadi langkah nyata dari transformasi digital pengawasan pemerintahan. Aplikasi ini memungkinkan pengawasan berjalan lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time oleh berbagai pihak.
“Wasgitel bukan hanya alat teknis, tapi simbol komitmen kita dalam membangun sistem pengawasan digital yang modern. Ini bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang responsif dan terpercaya,” lanjut Joko.
Ia juga mendorong seluruh OPD dan pemerintah kalurahan agar memandang pengawasan sebagai mitra perbaikan kinerja, bukan sebagai ancaman. Dalam konteks itu, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran menjadi sangat penting demi efektivitas penggunaan APBD.
“Sinergi antara BPK, BPKP, Inspektorat DIY, Inspektorat Daerah, seluruh OPD dan Kalurahan adalah kunci agar Gunungkidul terus melangkah maju,” tambahnya.
Inspektur Daerah Gunungkidul, Saptoyo, menjelaskan bahwa aplikasi Wasgitel merupakan sistem pengawasan digital terpadu yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pengawasan di era teknologi. Lima modul utama dibangun dalam sistem ini untuk menunjang efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan.

“Wasgitel adalah lompatan besar dalam sistem pengawasan. Kami membangun lima modul utama, mulai dari manajemen risiko, tindak lanjut audit, hingga pusat edukasi dan pelaporan gratifikasi. Ini menjadi bentuk nyata komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif,” tutur Saptoyo.
Kelima modul tersebut antara lain SEMAR (manajemen risiko), NAKULA (navigasi tindak lanjut), BAGONG (pelaporan gratifikasi dan pengaduan), SADEWA (informasi audit dan asistensi), serta PETRUK (pusat edukasi dan konsultasi). Tiga di antaranya sudah beroperasi aktif, sedangkan dua lainnya ditargetkan menyusul tahun depan.
Saptoyo juga mengungkapkan capaian kinerja pengawasan selama tahun 2024. Inspektorat Daerah berhasil menyelesaikan 100 persen tindak lanjut hasil audit, menyelamatkan potensi kerugian negara dan daerah lebih dari Rp1,3 miliar melalui audit reguler maupun audit tujuan tertentu (ADTT).
Peningkatan kualitas pengawasan juga tercermin dari capaian indeks maturitas SPIP Gunungkidul yang kini berada di level 3 (terdefinisi), indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 3,000 dan indeks manajemen risiko 3,208. Selain itu, Gunungkidul berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 10 tahun berturut-turut.
“Kami tidak hanya melakukan audit, tapi juga membangun sistem pencegahan. Kami libatkan OPD, Bamuskal, bahkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan Polda DIY untuk menjamin bahwa setiap rekomendasi tindak lanjut itu ditangani serius,” tegasnya.
Dalam program Quickwins 100 Hari, Inspektorat juga mengawasi pengelolaan retribusi, pelaksanaan proyek strategis bupati, serta merespon atensi masyarakat terhadap layanan publik. Salah satu fokus audit investigatif dilakukan di Kalurahan Bohol bersama Kejaksaan Negeri Gunungkidul atas dugaan penyimpangan anggaran.
Dengan berbagai inovasi dan pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Gunungkidul menunjukkan langkah nyata menuju pemerintahan yang akuntabel, modern, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Redaksi)