Gunungkidul, Gugad.id – Pengelolaan dana bantuan ketahanan pangan di Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, menuai sorotan. Dana sekitar Rp270 juta yang bersumber dari program ketahanan pangan tahun 2025 dan dikelola melalui BUMDes setempat diduga tidak transparan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, anggaran tersebut direalisasikan untuk pengadaan sapi yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan program dinilai carut-marut dan minim keterbukaan.
Kecurigaan publik menguat setelah bendahara BUMDes dikabarkan mengundurkan diri. Mundurnya pejabat pengelola keuangan itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Sangat tidak transparan. Bendahara mundur, bisa jadi karena takut dengan praktik pengelolaan keuangan oleh lurah,” ujar salah satu warga Candirejo yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga lainnya menambahkan, sejak pergantian bendahara, aktivitas BUMDes disebut-sebut tidak lagi berjalan normal. Kantor BUMDes yang berada di area Pasar Candirejo Semin pun dikabarkan jarang buka.
“Kami sudah lama curiga. Dananya besar, tapi pengelolaannya tidak jelas. Yang menjadi perhatian, lurah disebut-sebut mengendalikan langsung dana ketahanan pangan itu,” ungkap warga lain saat ditemui, Sabtu (21/2/2026).
Sorotan juga mengarah pada hilangnya unggahan di akun TikTok yang sebelumnya memuat informasi terkait polemik tersebut. Konten yang mendadak terhapus itu semakin memicu dugaan adanya upaya menutup-nutupi persoalan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Lurah Candirejo melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (21/2), namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Tim juga berupaya meminta klarifikasi kepada pihak Jawatan Kemakmuran Kapanewon Semin, tetapi belum berhasil ditemui.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus menelusuri informasi lebih lanjut guna memastikan duduk persoalan secara utuh, termasuk mekanisme pengelolaan, laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan dana ketahanan pangan tersebut.
(Red/Smd).
