Gunungkidul, gugat.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Gunungkidul menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat akibat dinilai lamban dalam menangani dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu unsur pimpinan DPRD berinisial HN. Kasus skandal video syur yang menyeret nama HN mencuat ke publik, namun proses penyelesaiannya dinilai berlarut-larut.
Kelik, salah satu tokoh Front Jihad Islam (FJI) Gunungkidul, secara terang-terangan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja BK. Menurutnya, BK terkesan tidak serius dan bahkan seolah menutup-nutupi kasus tersebut.
“Sepertinya tidak ada keseriusan dari BK dalam mengidentifikasi kasus HN. Padahal, sesuai aturan, BK adalah ujung tombak dalam menyelesaikan pelanggaran etik, bukan partai yang menaungi HN,” tegas Kelik kepada wartawan, Senin (08/01/2025).
Kelik juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima undangan dari BK untuk memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, BK baru mengundang tokoh dari Gabungan Rakyat Gunungkidul.
Seruan untuk Profesionalisme BK
Kritik serupa datang dari Ratno Pintoyo, mantan Ketua DPRD Gunungkidul sekaligus politisi senior. Ia menekankan pentingnya BK bekerja secara profesional untuk menjaga integritas lembaga legislatif.
“Waktu saya menjabat, kami pernah menangani kasus pelanggaran etik anggota dewan. Saat itu, kami memisahkan persoalan hukum dan etik untuk menjaga profesionalisme. BK harus bertindak tegas dan cepat agar kepercayaan publik tidak terciderai,” ujar Ratno.
Ratno menambahkan, apabila BK tidak bekerja secara transparan, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Gunungkidul akan semakin merosot.
“Timbul pertanyaan, ada apa dengan BK? Jangan sampai lembaga ini menjadi tumpul,” tegasnya.
BK Janji Segera Bertindak
Menanggapi kritik tersebut, Ketua BK DPRD Gunungkidul Wahyu Suharjo memastikan pihaknya sedang bekerja untuk mengusut tuntas kasus video syur HN. Wahyu menyebut BK telah mengumpulkan fakta dan data melalui serangkaian rapat maraton.
“Kami telah melakukan klarifikasi dan penggalian informasi terkait video tersebut. Dalam waktu dekat, BK akan menerbitkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil penyelidikan kami,” ujar Wahyu.
Meskipun Wahyu menjanjikan langkah konkret, tekanan publik agar BK bersikap transparan dan cepat dalam mengambil keputusan terus meningkat. Kasus ini menjadi ujian besar bagi BK untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga marwah lembaga DPRD Gunungkidul.
Publik Menanti Kejelasan
Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik DPRD Gunungkidul, tetapi juga menguji keseriusan lembaga tersebut dalam menegakkan kode etik. Masyarakat Gunungkidul kini menanti langkah tegas dari BK untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Akankah BK mampu membuktikan profesionalismenya? Atau justru menciptakan preseden buruk dalam penegakan etika legislatif? Waktu akan menjawab.
(Redaksi)
