Brebes, Gugat.id– Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengajak seluruh elemen bangsa membangun Gerakan Taubat Ekologi sebagai langkah bersama memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Gagasan tersebut disampaikan saat menghadiri dialog lintas generasi yang diselenggarakan Universitas Harkat Negeri di Kampus 3 Kalisoga, Slatri, Kabupaten Brebes, Jumat (3/7/2026). Kegiatan itu mempertemukan akademisi, praktisi lingkungan, pemerintah, hingga perwakilan masyarakat untuk membahas arah kebijakan lingkungan di Indonesia.
Dalam paparannya, Jumhur menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dan tindakan nyata untuk mengembalikan kelestarian alam.
”Semua harus bertaubat supaya tidak mengulangi kesalahan dan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan pemuliaan bumi ini,” ujarnya.
Menurutnya, Taubat Ekologi tidak berhenti pada konsep semata, tetapi harus diwujudkan melalui aksi konkret seperti penanaman pohon dan mangrove, pembersihan sungai, rehabilitasi kawasan yang rusak, hingga pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan sektor industri, pertambangan, dan perkebunan terhadap regulasi lingkungan. Reklamasi, penghijauan, serta penanaman kembali harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar kawasan terdampak dapat dipulihkan.
Selain itu, Jumhur menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) berpotensi memicu kebakaran akibat akumulasi gas metana, terutama saat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Sementara itu, Direktur Sustainability, William Sabandar, mengatakan dialog tersebut menjadi ruang bertukar gagasan antara pemerintah, akademisi, dan pegiat lingkungan mengenai berbagai persoalan ekologis yang dihadapi Indonesia.
Menurutnya, visi yang dibawa Menteri Lingkungan Hidup memiliki keselarasan dengan semangat yang selama ini dikembangkan Pusat Studi Sustainability Universitas Harkat Negeri. Salah satunya adalah mendorong Gerakan Nasional Taubat Ekologi yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan upaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
William menambahkan, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan iklim. Karena itu, kebijakan lingkungan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja dan memperkuat kesejahteraan.
Ia berharap dialog tersebut menjadi awal kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
”Kami berharap langkah ini menjadi awal lahirnya lebih banyak diskusi dan kerja sama sehingga berbagai kebijakan lingkungan dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata William.
Dialog tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, praktisi lingkungan, pejabat pemerintah, pimpinan instansi terkait, serta perwakilan diplomatik, termasuk Duta Besar Selandia Baru, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pewarta: Iqbal R
