Jakarta, gugat.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakefisienan pengelolaan anggaran program penurunan stunting di daerah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024), Tito menyebutkan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk program stunting, hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun.
“Sisanya habis untuk rapat koordinasi, studi banding, dan evaluasi. Rapat ini, rapat itu, kapan kuat-kuatnya?” sindir Tito.
Ia meminta kepala daerah lebih kritis terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh pejabat di bawah mereka, seperti Sekretaris Daerah dan Badan Keuangan Daerah, agar tidak terjebak pada pengeluaran yang sia-sia.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Menurut Tito, praktik seperti ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih jauh dari efisien. Ia menegaskan pentingnya memprioritaskan belanja untuk kepentingan rakyat, terutama pada program-program vital seperti penurunan angka stunting.
“Anggaran yang kuat dan efisien akan membuat daerah lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi lokal. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan mal pelayanan publik satu pintu yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Lebih lanjut, Tito menyoroti arahan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Ia menekankan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
“Jika setiap daerah bergerak untuk meningkatkan ekonominya, maka kita bisa mencapai target nasional,” tegas Tito.
Harapan untuk Masa DepanDengan efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan, Tito yakin pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program-program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Jika ini tercapai, inflasi dapat ditekan, ekonomi bergerak, dan kesejahteraan rakyat meningkat,” pungkasnya.
Pernyataan Tito ini menjadi peringatan keras bagi kepala daerah agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Selain itu, hal ini juga menjadi pengingat bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan terserap dalam birokrasi yang berlebihan.
(Redaksi)
