Yogyakarta, Gugat.id – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama University of Nottingham, Inggris, menggelar diskusi bertajuk Masyarakat Berkelanjutan Masa Depan: Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Transportasi dan Lingkungan Perkotaan pada Kamis (27/2/2025) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Diskusi ini menyoroti pentingnya tata kota yang proporsional serta transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menekankan bahwa kemajuan sebuah kota tidak diukur dari kemewahan kendaraan yang melintas, melainkan dari kemudahan mobilitas warga tanpa terhambat polusi dan kemacetan. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan sekadar membangun infrastruktur baru, tetapi juga meningkatkan kesadaran bahwa mobilitas adalah hak setiap warga.
“Perencanaan kota yang berorientasi pada transportasi umum dan pejalan kaki dapat menciptakan ruang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” ujar Beny.
Ia menambahkan bahwa kebijakan transportasi harus mengedepankan konektivitas, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan. Kota yang ideal bukan hanya nyaman secara infrastruktur, tetapi juga selaras dengan identitas budaya dan nilai-nilai masyarakatnya.
“Kota yang dibangun dengan mempertimbangkan budaya lokal cenderung lebih berkelanjutan karena selaras dengan kebiasaan masyarakatnya,” tambahnya.
Dalam diskusi ini, turut hadir para pakar dari University of Nottingham, termasuk Dr. Bagus Muljadi, Dr. Christopher Wood, Prof. Kathy Johnson, dan Lucy Rose. Ketertarikan mereka terhadap konsep tata kota Yogyakarta bermula dari keberadaan The Cosmological Axis of Yogyakarta atau Sumbu Filosofi Yogyakarta, yang mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.
Prof. Kathy Johnson menyoroti pentingnya kolaborasi antara dunia akademis dan pemerintah dalam menghadapi tantangan global di bidang rekayasa teknik (engineering) dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan yang mendukung perubahan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan kota yang lebih baik.
“Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan? Jawabannya tergantung pada siapa kita. Beberapa dari kita mungkin dapat melakukan perubahan kecil, tetapi kita juga perlu mendorong perubahan yang lebih besar melalui kebijakan yang mendukung,” jelas Johnson.
Sebagai contoh, ia menyebut kebijakan pemerintah Inggris yang memberikan insentif bagi warga yang memasang panel surya di rumah mereka serta rencana larangan produksi kendaraan berbahan bakar fosil pada 2030. Langkah-langkah tersebut diyakini dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan manfaat energi terbarukan dan mendukung inovasi elektrifikasi.
Johnson juga memaparkan beberapa fokus penelitian di University of Nottingham terkait pengembangan kota rendah karbon. Ia menekankan bahwa keberlanjutan dalam tata kota tidak hanya mencakup desain bangunan yang ramah lingkungan, tetapi juga penerapan teknologi yang mempercepat efisiensi energi dan elektrifikasi transportasi.
“Untuk menciptakan tata kota yang berkelanjutan, kita perlu pemikiran holistik terkait desain bangunan dan lanskap perkotaan. Rasionalisasi, elektrifikasi, dan smartifikasi adalah tiga mekanisme utama yang harus kita terapkan,” tutup Johnson.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat kerja sama antara Pemda DIY dan University of Nottingham, serta mendorong inovasi dalam perencanaan kota yang lebih hijau dan inklusif bagi masyarakat.
(Redaksi)
