SLEMAN, gugat.id – Polda DIY bersama para pemangku kepentingan menggelar diskusi panel bertema ‘Kolaborasi Presisi dalam Menjamin Keamanan, Higienitas, dan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045’, Kamis (12/2). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi memastikan program nasional tersebut berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, S.I.K., M.H., Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Region DIY Harosno Budi Waluyo. Ketiganya menegaskan pentingnya kolaborasi presisi dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Yogyakarta.
“Diskusi ini untuk penguatan kolaborasi SPPG di wilayah Yogyakarta. Harapannya, melalui forum ini para peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai peningkatan keamanan, higienitas, dan kualitas layanan SPPG ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang sangat baik dan berkelanjutan. Namun sebagai model baru, tentu masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus dibenahi melalui kerja bersama lintas sektor.
“Kita harus bersama-sama mendukung program ini. Jika ada kekurangan, termasuk potensi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan, maka perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi menekankan bahwa pemenuhan standar laik higiene sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak dalam menjamin keamanan pangan pada Program MBG.
“Tujuan MBG ini sangat baik, sehingga harus kita dukung bersama. Salah satu kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi atau SLHS agar makanan yang disajikan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemda DIY telah membentuk satuan tugas percepatan sesuai bidang masing-masing. Khusus sektor kesehatan, koordinasi terus diperkuat dengan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota, mengingat kewenangan penerbitan SLHS berada di pemerintah daerah setempat.
Data menunjukkan, pada 2025 tercatat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan. Namun angka tersebut menurun drastis setelah semakin banyak SPPG yang mengantongi SLHS.
“Tahun ini tercatat hanya tiga kasus dan semoga tidak bertambah. Ini menunjukkan bahwa penerapan SOP dan standar higiene sanitasi sangat berdampak pada keamanan pangan,” katanya.
Dr. Anung juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi para penyedia SPPG, terutama dalam memahami sistem OSS dan SLHS yang masih relatif baru. Sertifikasi penjamah makanan menjadi salah satu syarat penting yang difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui pembelajaran daring.
“Penjamah makanan adalah garda terdepan dalam pengolahan pangan. Mereka harus memiliki sertifikat keamanan pangan agar pengolahan sesuai standar higiene sanitasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo mengapresiasi inisiatif Polda DIY dalam menyelenggarakan forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan hak anak Indonesia yang harus dijaga kualitas dan keamanannya.
“MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, mulai dari rantai pasok, proses produksi, hingga distribusi makanan,” ujarnya.
Saat ini terdapat 385 SPPG yang siap beroperasi di DIY, dengan 323 di antaranya sudah aktif melayani masyarakat. Setiap SPPG dibatasi maksimal melayani 3.000 penerima manfaat.
“Ke depan, dengan bertambahnya jumlah SPPG, setiap unit akan melayani lebih sedikit penerima manfaat. Dengan begitu, proses produksi dan distribusi menjadi lebih mudah, dan risiko terhadap keamanan pangan bisa semakin ditekan,” pungkasnya.
(Redaksi)
