Jakarta , gugat.id -PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Prosesi penandatanganan berlangsung pada Kamis (4/12/2025) di Ruang Serbaguna Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara turut dihadiri Kepala Otorita IKN, Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D.; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Aswin Grandiarto Sukahar; Direktur Sarana Prasarana Dasar OIKN, Cakra Nagara; Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi; EVP Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra; serta manajemen KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP dan Hutama Karya–Jaya Konstruksi.
Pembangunan kawasan MA dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan 79.179 m² dengan luas bangunan 55.752 m². Fasilitas di dalamnya mencakup ruang sidang nasional, pusat layanan publik, serta konektivitas langsung dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal kawasan pemerintahan.
Bangunan MA mengusung arsitektur modern dengan sentuhan budaya Nusantara. Fasadnya menggunakan panel bermotif Talawang khas Suku Dayak sebagai simbol pelindung keadilan. Elemen lokal lain diwujudkan melalui pemakaian batu alam, laminated wood, hingga rotan sintetis. Motif tenun Nusantara diterapkan pada bagian overstek sebagai peneduh sekaligus penunjang efisiensi energi.
Struktur bangunan juga menerapkan konsep rumah panggung (pilotis) untuk memperlancar sirkulasi udara serta menciptakan ruang terbuka. Fasad dilengkapi Intelligent Sun Control System yang membuat bangunan lebih responsif terhadap iklim tropis.
Sementara itu, pembangunan Gedung dan Kawasan MPR dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP dengan total luas konstruksi 74.196 m². Kawasan ini mencakup Gedung MPR, Museum, Masjid, dan fasilitas pendukung, serta terhubung dengan Plaza Demokrasi atau Serambi Musyawarah.
Secara desain, Gedung MPR menghadirkan karakter institusional yang kuat dengan konsep rumah panggung. Identitas Nusantara diperkuat melalui aksen Wastra Nusantara pada area drop-off. Bangunan juga menerapkan prinsip Green & Sustainable, seperti sky garden, photovoltaic, rainwater harvesting, dan konsep Breathable Building.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya menjaga standar kualitas pembangunan.
“Mutunya jangan menurun. Setiap pekerjaan harus lebih baik dari sebelumnya, baik dari waktu, mutu, maupun kualitas. Kita membangun kota ini bersama, dan standar itu harus menjadi pegangan,” ujarnya. Untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat waktu, Hutama Karya menerapkan teknologi konstruksi terintegrasi seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield.
Hutama Karya sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis di IKN, di antaranya Rusun ASN 2, fasilitas sisi darat dan Terminal VVIP Bandara IKN, kawasan Sarpras IB, RS Vertikal IKN, dan Gedung Kemenko 2.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan bahwa proyek ini merupakan amanah strategis bagi perusahaan.
“Pembangunan kawasan yudikatif-legislatif ini merupakan amanah penting bagi Hutama Karya sebagai BUMN yang berperan dalam mendukung infrastruktur pemerintahan. Proyek ini menjadi elemen utama pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN,” jelasnya.
Ia menambahkan penerapan standar keselamatan dan mutu akan menjadi prioritas utama.
“Seluruh pekerjaan kami pastikan berjalan terkontrol melalui teknologi konstruksi terintegrasi serta penerapan QHSSE dengan prinsip Zero Fatality. Penguatan mutu diterapkan di setiap tahap agar pembangunan memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu,” tutupnya.
(Don)
