Malaka, gugat.id – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, menghadapi desakan serius untuk mengevaluasi kinerja Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Lorens Haba. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan tanggul Oanmane, sebuah infrastruktur vital yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat dari ancaman banjir dan erosi.
Proyek pembangunan tanggul Oanmane, yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Malaka melalui Bidang Sumber Daya Air, menelan anggaran sebesar Rp 4.839.679.700. Dana tersebut bersumber dari APBD Belanja Tak Terduga Tahun 2025, menunjukkan betapa pentingnya proyek ini dalam penanggulangan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PU.610/SP-SG/05/V/2025, proyek ini seharusnya rampung pada 2 Oktober 2025.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek tersebut melewati batas waktu pelaksanaan selama 11 hari tanpa adanya kejelasan mengenai penyelesaian secara resmi (PHO). Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Yuventus Seran, seorang tokoh masyarakat yang aktif dalam pengawasan pembangunan di Kabupaten Malaka, menyampaikan aspirasinya melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 17 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa Bupati Stefanus Bria Seran harus mengambil sikap tegas terhadap Plh. Kadis PUPR, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan jika ditemukan indikasi kelalaian dalam pengawasan proyek.
Yuventus menyoroti kurangnya keseriusan pengawasan yang diduga menjadi penyebab utama keterlambatan proyek. Ia menilai bahwa kontraktor dibiarkan bekerja tanpa pengawasan memadai, sehingga kualitas pekerjaan menjadi tidak terjamin dan proyek terlambat diserahterimakan.
Lebih lanjut, Yuventus mendesak Inspektorat Kabupaten Malaka untuk segera melakukan audit terhadap proyek pembangunan tanggul Oanmane. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan fisik yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Jangan biarkan begitu saja. Inspektorat harus turun lokasi untuk audit. Apakah pekerjaan itu sudah benar sesuai spek atau asal jadi? Harus ada kejelasan kenapa terlambat PHO, juga denda keterlambatan seperti apa?” tegas Yuventus dalam pesannya.
Masyarakat Malaka, meskipun mengapresiasi kebijakan Bupati Stefanus Bria Seran dalam pembangunan tanggul Oanmane, berharap agar keterlambatan ini diusut tuntas dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Mereka berharap agar proyek ini segera diselesaikan dengan kualitas yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
(Dejan)
