Gunungkidul, gugat.id- Suasana tegang mewarnai ruang audiensi Pemerintah Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu bersama Pospera Gunungkidul dan DIY mendatangi kantor kalurahan, Kamis (5/2/2026), guna menagih kejelasan penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2017 hingga kini.
Audiensi yang sedianya menjadi forum klarifikasi itu berubah menjadi ajang kritik tajam. Warga menilai paparan yang disampaikan pemerintah kalurahan hanya berhenti pada laporan administratif, tanpa menyentuh realitas di lapangan. Koordinator Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu, Suharsono, secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia menilai pemerintah kalurahan hanya mampu menyajikan tumpukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), namun gagal menunjukkan keberadaan aset BUMDes secara fisik maupun faktual.
“Kami datang bukan untuk melihat angka-angka indah di atas kertas. Kami ingin tahu uang rakyat sejak 2017 itu berubah menjadi apa. Mana barangnya, mana usahanya? Kalau hanya laporan tertulis, siapa pun bisa membuat. Transparansi itu soal fakta, bukan sekadar administrasi,” tegas Suharsono usai audiensi.
Ia menambahkan, akumulasi Dana Desa yang digelontorkan untuk BUMDes Natah selama bertahun-tahun seharusnya telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, bukan justru menyisakan tanda tanya besar.
Kritik tersebut mencerminkan kegelisahan warga terhadap tata kelola keuangan desa yang dinilai tertutup. Menurut Suharsono, terdapat jurang lebar antara apa yang tercantum dalam SPJ dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami mempertanyakan aset secara faktual, tapi yang ditunjukkan hanya laporan tertulis. Ini kegagalan dalam menunjukkan akuntabilitas publik. Jangan sampai Dana Desa hanya berputar di atas meja laporan, sementara wujud fisiknya nihil,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertanyaan serupa sebenarnya telah disampaikan sebelumnya, baik kepada pemerintah kalurahan maupun Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal). Namun, hingga kini jawaban yang diberikan dinilai tidak memuaskan.
“Kami juga sempat menanyakan ke Bamuskal, tapi kesannya justru saling menutupi,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kalurahan Natah mencoba memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa secara administratif, pelaporan penggunaan Dana Desa telah dilakukan sesuai regulasi. Namun, dalih tersebut kembali dipatahkan warga yang menilai kepatuhan administratif tidak dapat menggantikan bukti fisik aset.
Karena belum adanya titik temu dan ketidakmampuan pihak kalurahan menunjukkan aset secara transparan, Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu secara resmi mendesak digelarnya audiensi lanjutan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami minta audiensi lanjutan yang lebih detail. Kami ingin bukti fisik, bukan sekadar kertas. Jika pemerintah desa bersih, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkas Suharsono.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian jadwal pertemuan lanjutan dan menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tuntutan transparansi tidak segera dipenuhi.
(Red/hm)
