Tegal, Gugat.id – Suasana berbeda terlihat di Hotel Bahari Inn Kota Tegal, Minggu (8/3/2026). Ratusan relawan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-wilayah eks Karesidenan Pekalongan tampak serius mengikuti Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
Bimbingan teknis yang berlangsung selama 7 hingga 8 Maret 2026 ini digelar secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari, kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan hingga para juru masak yang terlibat langsung di dapur layanan gizi masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, membuka kegiatan tersebut secara hybrid. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia. Karena itu, kualitas pengolahan dan penyajian makanan harus dijaga dengan standar higiene dan sanitasi yang ketat.
Menurut Sony, Program Makanan Bergizi Gratis saat ini berkembang sangat pesat dengan keterlibatan masyarakat yang luar biasa. Hingga kini tercatat lebih dari 25 ribu SPPG telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra maupun yayasan masyarakat. Kondisi ini membuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur SPPG menjadi hal yang sangat penting.
Pada kesempatan pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran menekankan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. Cara pengolahan, penyimpanan hingga proses penyajian juga menjadi faktor penentu keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, para peserta juga didorong untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa dapur pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan langkah awal untuk membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan. Dengan koordinasi lintas pihak, proses pengurusan SLHS diharapkan tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi berlanjut hingga sertifikat benar-benar terbit dan standar higiene sanitasi diterapkan secara konsisten di setiap dapur SPPG.
Melalui pelatihan ini, para relawan dapur gizi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas makanan bagi masyarakat. Dengan standar pengolahan yang semakin baik, Program Makanan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga menghadirkan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi generasi Indonesia.
Pewarta: R. Latief
