Gunungkidul, gugat.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gunungkidul akhirnya angkat bicara terkait isu negatif yang menyeret salah satu anggotanya berinisial ISR. Legislator tersebut diduga menelantarkan tugas sebagai wakil rakyat sekaligus terseret dalam dugaan kasus penipuan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gunungkidul, Arief Gunadi, S.Ag., M.Pd., menegaskan bahwa fraksi telah menempuh berbagai langkah persuasif. Namun, upaya komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan respons dari yang bersangkutan.
“Kami sudah mencoba menghubungi melalui WhatsApp maupun telepon, tetapi tidak kunjung mendapat respons yang baik dari Mas ISR. Jadi bukan berarti kami pasif, langkah-langkah itu sudah kami lakukan,” ujar Arief kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Terkait dugaan penelantaran tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD, Arief menjelaskan bahwa laporan masyarakat telah diterima oleh Sekretariat Dewan dan diteruskan kepada pimpinan DPRD. Menindaklanjuti laporan tersebut, Fraksi PKB berkoordinasi dengan struktur partai di tingkat kabupaten.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Tanfidz DPC PKB Gunungkidul, Bapak Sutiyo. Hasilnya, kami menyarankan agar persoalan ini diproses melalui Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul,” jelasnya.
Baca juga: Terseret Kasus Penggelapan, Lurah di Gunungkidul Resmi Ditahan Polisi
Berdasarkan pemantauan fraksi, Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul telah melayangkan surat panggilan hingga tiga kali kepada ISR. Namun hingga kini, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Sementara itu, terkait dugaan penipuan yang menyeret ISR, Arief menegaskan bahwa persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Untuk dugaan penipuan, itu sudah menjadi domain aparat penegak hukum. Kami tidak dalam posisi memberikan komentar lebih jauh,” tegasnya. Meski demikian, Fraksi PKB mengaku menyayangkan kasus ini. Pasalnya, ISR merupakan kader yang dinilai memiliki kontribusi bagi perolehan kursi PKB di DPRD. Fraksi berharap ISR dapat kembali menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan tidak mencederai kepercayaan publik maupun marwah lembaga legislatif.
Menanggapi sorotan terhadap pengawasan internal partai, Arief menyebut peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius. PKB, kata dia, berkomitmen memperkuat konsolidasi dan memastikan efektivitas kinerja anggota fraksi.
“Kami ingin memastikan setiap anggota fraksi benar-benar bekerja sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, daerah, maupun negara,” pungkasnya.
(Res/hm)
