GUNUNGKIDUL, gugat.id – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Daerah bulan September 2025 di Ruang Rapat Handayani, Senin (15/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran pimpinan OPD.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan capaian membanggakan bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, Gunungkidul berhasil masuk 10 besar dengan persentase realisasi belanja terbesar berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 29 Agustus 2025.
“Alhamdulillah capaian ini bisa kita jaga dan pertahankan. Namun demikian, berdasarkan evaluasi capaian, realisasi keuangan Kabupaten Gunungkidul baru mencapai 60,66% dari target 73,91%, sementara realisasi fisik sebesar 69,44% dari target 74,11%. Untuk itu perlu adanya percepatan,” ujar Sri Suhartanta.
Ia menambahkan pentingnya menindaklanjuti sembilan poin arahan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 16 Juli 2025, yang mencakup percepatan realisasi APBD, investasi PMA dan PMDN, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pengendalian harga bahan pokok. Poin lainnya adalah pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat capaian pembangunan. “Semua OPD harus saling berkoordinasi. Penarikan pajak dan retribusi perlu dimaksimalkan agar lebih optimal. Kita juga harus mengembangkan passive income dengan memanfaatkan aset daerah yang ada,” tegasnya.
Endah juga meminta 17 OPD fokus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya Dinas Kesehatan, RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, DPUPRKP, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta BKAD.
Rakor ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan strategi Pemkab Gunungkidul dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan hingga akhir 2025.
(Redaksi)
