GUNUNGKIDUL, gugat.id – Langkah politik Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto yang resmi bergabung dengan Partai Gerindra belakangan memantik beragam spekulasi di kalangan pengamat politik lokal. Perbedaan afiliasi politik dengan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih pun kerap dikaitkan dengan isu keretakan di pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Menjawab isu tersebut, Joko Parwoto tampil memberikan klarifikasi yang menenangkan. Saat ditemui dalam peringatan Hari Lahir ke-18 Partai Gerindra, Jumat (06/02/2026), Joko menegaskan bahwa dinamika politik tidak berdampak pada hubungan personal maupun profesionalnya dengan Bupati Gunungkidul.
“Hubungan saya dengan Ibu Bupati baik-baik saja. Komunikasi juga bagus. Bahkan di beberapa momen, seperti saat acara di Pakualaman, kami masih foto bersama. Intinya tidak ada masalah,” tegas Joko.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa roda pemerintahan di Bumi Handayani tetap berjalan solid meski pimpinan daerah memiliki latar belakang politik yang berbeda. Isu jarangnya kedua pimpinan tampil bersama dalam sejumlah agenda publik pun dibantah Joko sebagai hal yang wajar dalam pembagian tugas.
“Memang sering acaranya terpisah. Beliau ada undangan di satu tempat, saya di tempat lain. Tapi itu bukan masalah. Sekali lagi, tidak ada persoalan,” tuturnya.
Secara politik, bergabungnya Joko Parwoto dengan Partai Gerindra dinilai sebagai langkah strategis, mengingat posisi partai tersebut yang semakin kuat di tingkat nasional. Meski demikian, Joko menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Gunungkidul.
“Saya tetap mendukung apa pun program-program Bupati untuk Kabupaten Gunungkidul,” imbuhnya.
Sikap ini dipandang sebagai upaya menjaga harmonisasi kepemimpinan daerah agar pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik praktis. Meski narasi kebersamaan terus disampaikan, publik tetap akan mencermati bagaimana sinkronisasi kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul berjalan hingga akhir masa jabatan, terutama ketika kepentingan partai mulai beririsan dengan kebijakan daerah.
(Redaksi)
