Jakarta, gugat.id— Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan tanpa jeda, meskipun memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana, Kamis (25/12), yang disampaikan secara daring dari Aceh.
“Tidak ada libur bagi kami. Seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah terus bekerja untuk memastikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan berjalan maksimal demi masyarakat terdampak bencana,” ujar Pratikno.
Hingga saat ini, sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan, masing-masing empat daerah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Sementara itu, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan seluruh kebutuhan warga terpenuhi sebelum memasuki fase pemulihan.
Percepatan penanganan darurat juga tercermin dari pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut. Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Enam kabupaten lainnya—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen—masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan, sementara Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
“Penyiapan lahan menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan koordinasi BNPB, bersama TNI dan Polri,” jelas Pratikno.
Di Sumatra Utara, pembangunan huntara dan huntap berlangsung di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sedangkan di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang membangun huntara, yakni Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi tersebut, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
Pemerintah juga menargetkan pemulihan sektor pendidikan. Sekitar 65 persen sekolah terdampak telah siap beroperasi, dan ditargetkan seluruh sekolah dapat kembali aktif pada pekan pertama Januari 2026.
“Arahan Presiden sangat tegas, seluruh sumber daya nasional harus dikerahkan tanpa henti agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat pulih, bahkan menjadi lebih baik,” tegas Pratikno.
Di tengah dinamika cuaca, pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui BNPB, BMKG, serta TNI-Polri guna menekan intensitas curah hujan.
Pemerintah turut mengapresiasi peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, dan seluruh elemen bangsa yang bergotong royong mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
(Don)
