YOGYAKARTA, gugat.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, tidak bisa hanya berorientasi pada fisik semata. Pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan, dan kebudayaan lokal.
Penegasan itu disampaikan Sri Sultan saat membuka Workshop Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities di Karaton Ballroom Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (14/5/2025). Acara tersebut menjadi penanda dimulainya fase kedua program UK PACT (United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions), yang mendorong kota-kota di Indonesia agar berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.
“Yogyakarta dengan kekhasan budayanya dan perannya sebagai simpul konektivitas kawasan selatan Jawa, menyambut hangat kolaborasi lintas pihak. Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana kita memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas yang adil,” ujar Sri Sultan.
Pada fase pertamanya, UK PACT berhasil merumuskan Model Terpadu Pengembangan Kawasan dan Transportasi (ITD), yang menjadi rujukan strategis dalam pengembangan kota. Model ini menggabungkan sistem transportasi dengan perencanaan kawasan melalui pendekatan lintas sektor seperti land value capture, perencanaan spasial, hingga pembiayaan non-konvensional.
Sri Sultan melihat model ini sangat relevan untuk kota-kota sekunder yang kerap mengalami keterbatasan dalam akses fiskal dan kelembagaan. Ia pun mendorong pendekatan yang adaptif dan sesuai dengan kearifan lokal, serta menyambut baik eksplorasi pendanaan alternatif di fase kedua UK PACT.
“Forum ini bukan sekadar ruang berbagi pengetahuan, melainkan juga tempat membangun kesepahaman lintas aktor dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Sultan juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan dari akar rumput melalui pemberdayaan desa. Ia mencontohkan program Kalurahan Mandiri Budaya yang menjadi bagian dari reformasi kalurahan.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Kami ingin desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes sangat penting untuk menciptakan demokratisasi pembangunan,” tegasnya.
Sri Sultan turut menyampaikan apresiasi kepada semua mitra UK PACT, termasuk Techne Praxis International dan FCDO. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya menciptakan konektivitas fisik antarwilayah, tetapi juga menghadirkan makna budaya dan spiritual yang mendalam.
Baca juga: https://www.gugat.id/ekonomi-pancasila-dan-tantangan-pembangunan-ramah-lingkungan/
Managing Director Techne Praxis International, Puspita Galih Resi, dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembangunan rendah karbon di DIY. Sejak 2022, Techne Praxis telah mendorong integrasi mobilitas perkotaan dengan model pembiayaan infrastruktur yang inovatif.
Puspita juga menekankan pentingnya perspektif sosial dan budaya lokal dalam perencanaan kota, yang sejalan dengan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawono. Ia membuka ruang kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan kota hijau, tangguh, dan inklusif.
Workshop ini juga menghadirkan tiga pembicara utama: Padraic Kelly (Senior Director Techne Praxis International), Dodi Miharjana (Komisaris Bali Development Fund), dan Suroto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di akhir acara, dilakukan penyerahan Technical Scoping Study DIY oleh Puspita kepada Sri Sultan sebagai penanda kerja sama berkelanjutan dalam transformasi pembangunan daerah.
(Redaksi)
