JAKARTA, gugat.id – Sistem Ekonomi Pancasila menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai salah satu pijakan utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan seharusnya tidak merusak lingkungan demi kepentingan jangka pendek, namun harus berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram, Prof Edy Suandi Hamid, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945” yang digelar di The Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/2).
“Secara normatif dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pembangunan ekonomi harus peduli pada lingkungan. Bukan sebaliknya, pembangunan yang merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek,” tegas Prof Edy, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Mubyarto Institute.
Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 1970-an, saat dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Prof Emil Salim. Namun, menurutnya, perhatian tersebut masih lebih bersifat normatif.
“Perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest, belum pada political action,” ujarnya.
Dalam forum yang juga dihadiri para ekonom senior seperti Prof Didik J Rachbini, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, hingga Elan Satriawan, muncul berbagai perspektif dalam memahami relevansi dan aktualisasi Sistem Ekonomi Pancasila.
Peneliti Indef, Dr Umar Juoro, menyoroti kemiripan sistem ekonomi ini dengan konsep social market economy yang diterapkan di Jerman. “Dalam sistem ini, persaingan tetap berjalan, namun pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejahteraan sosial tidak mewujud,” ungkapnya.
Prof Didik J Rachbini yang memimpin diskusi tersebut mendorong agar forum-forum seperti ini terus digelar secara rutin. Menurutnya, dibutuhkan ruang kolaborasi antar pemikir untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila secara utuh dan operasional.
Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Elan Satriawan, menekankan bahwa Pancasila sebaiknya dipahami sebagai prinsip panduan dalam ekonomi.
“Dan ini sifatnya dinamis, sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi,” ujar Elan yang juga mantan Staf Khusus Wakil Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan.
Forum ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
(Redaksi)
