Gunungkidul, gugat.id – Dunia pendidikan di Gunungkidul kembali dihebohkan dengan dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMPN 1 Paliyan. Sejumlah orang tua siswa merasa keberatan dengan besarnya nominal yang ditentukan, mencapai Rp300 ribu per siswa.
HDR, salah satu orang tua siswa, mengungkapkan bahwa dana tersebut direncanakan untuk membiayai program sekolah guna menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, meskipun disebut sebagai sumbangan sukarela, pada praktiknya besaran nominal sudah ditentukan dan dibagi rata kepada seluruh siswa.
“Banyak orang tua merasa keberatan, tapi mereka terpaksa menyetujui karena khawatir anak mereka mendapat perlakuan berbeda di sekolah,” kata HDR, Senin (10/3/2025).
Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan pihak sekolah.
“Dari hasil klarifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga Dewan Pendidikan, disampaikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pengisian blangko surat kesanggupan dalam narasinya tidak ada unsur pemaksaan yang identik dengan pungutan,” jelas Nunuk, Selasa (11/3/2025).
Ia pun menyimpulkan bahwa permintaan sumbangan oleh komite sekolah kepada wali murid tidak melanggar ketentuan yang ada.
Baca juga: https://www.gugat.id/tpid-diy-pantau-harga-bahan-pokok-di-gunungkidul-stok-aman-jelang-idulfitri/
Namun, di sisi lain, polemik ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Banyak orang tua merasa bahwa permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun tetap menjadi beban, terutama bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Muncul dorongan agar pemerintah mengkaji ulang mekanisme sumbangan untuk sekolah, baik melalui komite maupun secara langsung, agar sistem pendidikan benar-benar berfungsi sebagai sarana mencerdaskan bangsa tanpa membebani orang tua siswa.
(Redaksi)
