GUNUNGKIDUL, gugat.id – Keputusan Wakil Bupati Joko Parwoto bergabung dengan Partai Gerindra sontak memantik spekulasi publik. Isu keretakan hubungan atau pecah kongsi dengan Bupati Endah Subekti Kuntariningsih pun mencuat ke ruang publik. Namun, dari sudut pandang legislatif, langkah ini justru dibaca sebagai manuver strategis untuk memperkuat posisi daerah.
Anggota DPRD Provinsi, Didik Kuswanto, menilai keputusan politik Joko Parwoto merupakan hak konstitusional yang dilandasi pertimbangan rasional. Menurutnya, langkah tersebut berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat Gunungkidul.
Didik menegaskan, posisi Gerindra sebagai partai pengusung pemerintahan nasional saat ini memberikan keuntungan strategis bagi daerah. Keberadaan Wakil Bupati dalam satu barisan dengan pemerintah pusat diyakini mampu mempercepat arus kebijakan dan program pembangunan.
“Beliau tentu sudah berhitung. Dengan berada di partai yang sama dengan pemerintah pusat, sinkronisasi program pusat dan daerah akan jauh lebih efektif,” ujar Didik kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).
Ia menjelaskan, fungsi eksekutif baik Bupati maupun Wakil Bupati pada dasarnya adalah menjadi penghubung kepentingan rakyat dengan kebijakan nasional. Bergabungnya Wabup ke partai pemerintah pusat dinilai sebagai upaya memperpendek jalur birokrasi sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap sumber daya pembangunan.
Menanggapi isu pecah kongsi, Didik menilai perbedaan afiliasi partai bukanlah indikator retaknya soliditas pemerintahan daerah. Selama komunikasi politik tetap terjaga, perbedaan bendera partai tidak akan mengganggu kinerja eksekutif.
“Legislatif dan eksekutif punya tujuan yang sama: memastikan program pusat benar-benar sampai ke daerah. Dengan adanya figur di partai pemerintah pusat, peluang Gunungkidul mendapat perhatian lebih justru semakin besar,” tambahnya.
Langkah politik Wakil Bupati ini diharapkan tidak menjadi sumber instabilitas, melainkan momentum penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan kebijakan nasional. Publik kini menanti pembuktian, apakah kolaborasi Bupati dan Wakil Bupati tetap solid hingga akhir masa jabatan meski berada di bawah panji politik yang berbeda.
(Red/hm)
