Yogyakarta, gugat.id – Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya dengan adopsi teknologi mutakhir, tetapi memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada perubahan. Dosen Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Cahya Purnama Asri, S.E., M.M., menegaskan bahwa kegagalan organisasi di era disrupsi lebih sering disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dibandingkan keterbatasan teknologi.
Menurut Cahya, percepatan perubahan pada era Revolusi Industri 4.0 hingga menuju 5.0 mendorong organisasi berlomba mengadopsi perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan komputasi awan. Namun, tanpa pola pikir yang tepat, investasi tersebut tidak menjamin keberhasilan.
“Kepemimpinan digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi paradigma dalam memimpin manusia, mengelola ekspektasi, dan merumuskan visi di tengah ketidakpastian,” ujarnya.
Ia merujuk pada pemikiran Paul Leonardi dan Tsedal Neeley dalam buku The Digital Mindset yang menekankan pentingnya cara berpikir baru dalam menghadapi transformasi digital. Dalam konteks ini, model kepemimpinan hierarkis yang berorientasi pada kontrol dinilai semakin tidak relevan karena informasi kini tersebar secara horizontal.
Cahya menjelaskan, pemimpin digital berperan sebagai fasilitator kecerdasan kolektif, bukan pusat pengetahuan tunggal. Ia mengutip penelitian Ding (2026) yang mengidentifikasi tiga pilar utama kepemimpinan digital, yakni visi strategis, orientasi digital, dan kelincahan (agility).
Visi strategis, kata dia, menuntut pemimpin memandang teknologi sebagai enabler dan memikirkan relevansi organisasi dalam jangka panjang. Sementara orientasi digital mendorong keberanian melakukan disrupsi internal sebelum tertinggal oleh kompetitor.
Ia mencontohkan kegagalan Kodak yang terlambat bertransformasi meskipun menemukan kamera digital lebih awal. Sebaliknya, Netflix dinilai berhasil karena berani beralih dari model penyewaan DVD ke layanan streaming.
Selain itu, kelincahan organisasi menjadi faktor penting di tengah perubahan eksponensial. Prinsip fail fast, learn faster perlu diterapkan agar organisasi mampu bergerak cepat berbasis data dan tidak terjebak birokrasi berlapis.
Namun demikian, Cahya menekankan bahwa strategi digital tidak akan efektif tanpa budaya organisasi yang mendukung. Pemimpin digital berperan sebagai arsitek budaya dengan membangun transparansi, kolaborasi lintas fungsi, serta keamanan psikologis bagi tim.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam transformasi digital. Menurutnya, teknologi harus memperkuat kapabilitas manusia, bukan menggantikannya. Memasuki era Industri 5.0, isu etika digital seperti penggunaan data pelanggan dan potensi bias algoritma menjadi perhatian utama.
“Kepercayaan adalah mata uang paling berharga di era digital. Organisasi yang mengabaikan etika akan kehilangan legitimasi publik,” tegasnya.
Di sisi lain, budaya kerja berbasis konektivitas tinggi juga berpotensi memicu kelelahan (burnout). Karena itu, pemimpin perlu mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan agar produktivitas tetap terjaga.
Cahya menambahkan, kepemimpinan digital bukan bakat bawaan, melainkan kompetensi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran berkelanjutan, praktik reverse mentoring, pembangunan keamanan psikologis, serta fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.
Ia menyimpulkan, organisasi yang mampu bertahan di tengah badai disrupsi adalah yang dipimpin oleh sosok yang mampu menginspirasi pembelajaran, adaptasi, dan kolaborasi, sehingga transformasi digital dapat menghadirkan nilai bagi masyarakat luas.
(Red)
