YOGYAKARTA, gugat.id – Stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat dinilai menjadi prasyarat utama dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Staf Ahli Pemerintah Daerah se-DIY yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/2).
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Tri Saktiyana, M.Si., Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Administrasi Umum Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A., Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Dr. Sukamto, S.H., M.H., serta Direktur YPTI Kalasan Valley, Petrus Tedja Hapsoro.
Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam paparannya menegaskan bahwa ketersediaan pangan di pasar tidak serta-merta menjamin ketahanan pangan apabila tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang memadai.
Menurutnya, pangan yang tersedia secara fisik akan kehilangan makna apabila kelompok masyarakat rentan tidak memiliki akses ekonomi untuk memperolehnya. Daya beli, kata Edy, menjadi kunci agar kebutuhan pangan benar-benar dapat terpenuhi.
Ia mengakui, perekonomian DIY pada 2025 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,49 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen maupun sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kemiskinan struktural yang masih membayangi.
Berdasarkan data hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat mencapai 422,79 ribu orang atau sekitar 10,08 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya akses sebagian masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas. Kantong-kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Gedangsari dan Tepus di Kabupaten Gunungkidul, serta kawasan perbukitan Menoreh di Kulon Progo.
Selain persoalan konsumsi, Prof. Edy juga menyoroti tingginya ketergantungan DIY terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan impor. Sejumlah komoditas strategis, mulai dari beras, hortikultura, hingga bahan baku industri pangan seperti nangka untuk gudeg, masih mengalami defisit. Secara nasional, nilai impor pangan pada 2025 bahkan diperkirakan menembus angka US$10 miliar.
Situasi tersebut diperparah oleh menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman, serta fenomena penuaan tenaga kerja di sektor pertanian yang kian ditinggalkan generasi muda.
Sebagai upaya strategis, Pemerintah Provinsi DIY terus mendorong Program Lumbung Mataram yang mengusung pendekatan management by culture. Program ini mengintegrasikan aspek produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan dengan berbasis kearifan lokal.
Menurut Prof. Edy, modal sosial masyarakat DIY berupa budaya gotong royong dan saling tolong-menolong menjadi kekuatan penting dalam menjaga ketahanan pangan, terutama bagi kelompok miskin, sehingga mampu mencegah terjadinya kerawanan pangan ekstrem.
Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan ke depan perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, menekan kesenjangan, serta berpihak pada penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, pengendalian inflasi menjadi krusial agar tidak menggerus daya beli riil masyarakat, disertai intervensi fiskal melalui optimalisasi APBD untuk menjaga keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok rentan.Dengan sinergi antara kebijakan ekonomi yang stabil dan pemanfaatan nilai-nilai lokal, DIY diyakini mampu mewujudkan ketahanan sekaligus kedaulatan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa mendatang.
(Red).
