Gunungkidul, gugat.id – Proyek pembangunan sumur bor di Padukuhan Munggur Wetan, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang diklaim untuk mendukung ketahanan pangan ini dianggap tidak transparan, meskipun sudah menelan dana ratusan juta rupiah dan telah diresmikan oleh Wakil Bupati Heri Susanto bersama pemerintah setempat.
Diketahui, sumur bor tersebut direncanakan akan mengairi lahan pertanian seluas 10 hektar milik warga. Namun, proses pengerjaannya dinilai minim pelibatan dan informasi kepada masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan proyek oleh pihak UPKK, yang dinilai tertutup dan enggan memberikan rincian anggaran.
“Selama melakukan pengerjaan masyarakat belum pernah menerima laporan keuangan atau kejelasan terkait total biaya pembangunan sumur bor,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam penggunaan dana publik. “Transparansi adalah hal penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
“Harusnya pihak UPKK terbuka, dana pembangunan itu digunakan untuk rincian apa saja, sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari dana tersebut,” tambahnya.
Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul, dengan nilai sebesar Rp112.800.000. Namun, meski proyek telah diresmikan, pembangunan fisik dilaporkan masih belum sepenuhnya selesai dan memerlukan tambahan biaya.
Baca juga: https://www.gugat.id/lulusan-wajib-ciptakan-peluang-di-tengah-gelombang-phk-dan-krisis-ekonomi/
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah warga. Mereka khawatir adanya penyalahgunaan anggaran dan menilai bahwa pelaksanaan proyek tidak mencerminkan prinsip tata kelola yang baik. Warga pun menyatakan akan melakukan aksi dan menuntut pemerintah untuk segera turun tangan.
Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut serta audit terhadap sumber anggaran dan pelaksana kegiatan, agar tidak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tuntutan masyarakat Munggur menjadi sinyal kuat perlunya pengawasan lebih ketat terhadap program-program pembangunan berbasis anggaran publik, demi menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
(Redaksi)
