Lumajang, gugat.id – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan pascaerupsi Gunung Semeru. Salah satu langkah penting yang didorong adalah percepatan proses relokasi warga Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang terdampak langsung dan kehilangan tempat tinggal.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari pada Selasa (25/11). Dalam kunjungan itu, ia turut didampingi Bupati Lumajang, Indah Amperawati.
Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah daerah perlu segera memfinalisasi pendataan rumah warga yang rusak total akibat erupsi. Ia juga meminta agar rencana relokasi dibahas kembali bersama masyarakat dengan mengutamakan musyawarah.
“Coba data lagi, Pak Kalak dan Bu Bupati. Kalau benar-benar hilang rumahnya, sampaikan. Opsi pertama, cari tanah relokasi meskipun jauh tapi yang terbukti aman. Ini harus diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto.
Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan warga Sumbersari ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, lokasi hunian tetap yang terbukti aman pada erupsi sebelumnya. Namun, sebagian warga belum menyetujui usulan itu karena lokasinya dinilai jauh dari sumber mata pencaharian.
Untuk itu, Suharyanto juga membuka opsi agar warga mengusulkan lahan milik kerabat atau keluarga sebagai alternatif lokasi relokasi, selama keberadaannya sudah dipastikan aman secara geologis.
“Kalau ternyata tidak bisa masuk ke lokasi relokasi lama dan ada tempat baru, boleh saja. Yang penting aman, dan pemerintah daerah menyediakan lahan untuk 221 warga terdampak,” ujarnya.
BNPB bersama pemerintah daerah juga menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan. Selama masa ini, pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat akan terus didukung.
“Tanggap darurat masih berjalan. Warga tidak ada yang mengungsi permanen, jumlahnya fluktuatif. Malam hari banyak di pengungsian, siang kembali ke rumah untuk bersih-bersih,” kata Suharyanto.
Dalam rangka peningkatan mitigasi, Suharyanto meminta agar Early Warning System (EWS), termasuk kamera pantau atau CCTV yang rusak akibat erupsi, segera diperbaiki setelah kondisi gunung lebih stabil.
“Kalau EWS dan CCTV lama sudah tidak update atau tingkat keamanannya rendah, harus diperbaharui. Agar jika terjadi guguran awan panas, sistem dapat memberi peringatan secara optimal,” jelasnya.
Suharyanto juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) setelah masa tanggap darurat berakhir. Selain pembangunan hunian tetap, ia mengusulkan pembangunan pos pengungsian terpusat yang multifungsi.
“Pengungsian terpusat coba didesain lebih baik, jangan hanya seperti hanggar atau gudang. Lebih ke gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk kegiatan lain seperti sekolah atau pertemuan saat tidak terjadi bencana,” katanya.
Ia menyatakan BNPB akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk pemulihan fasilitas pendidikan.
Usai meninjau wilayah terdampak, Kepala BNPB bersama Bupati Lumajang meninjau pos pengungsian di SMPN 02 Pronojiwo. Di sana, ia berdialog dengan 159 warga yang mengungsi dan memberikan penjelasan mengenai rencana relokasi.
Suharyanto berharap masyarakat dapat kooperatif dan terlibat aktif dalam menentukan lokasi relokasi demi keselamatan jangka panjang.
(Don)
