Tegal, Gugat.id – Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal menggelar IHN Town Hall 2026 Orasi 81 Tahun Kemerdekaan, Senin, 17 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus Mataram, Universitas Harkat Negeri, tersebut mengangkat tema “Jalan Kemerdekaan: Dari Upaya Paksa, Menuju Usaha Bersama”. Acara digelar secara luring dan daring mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai makna kemerdekaan, perjalanan bangsa, serta bagaimana semangat kemerdekaan tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Dalam kegiatan itu, Rektor UHN Tegal, Dr. Sudirman Said, Ak., M.B.A., menyampaikan orasi sekaligus mengajak peserta kembali mencermati pesan-pesan dasar yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sudirman menyebut proses tersebut sebagai “jalan pulang”, yakni upaya untuk kembali mengingat semangat dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya menyebutnya sebagai jalan pulang, karena makin hari negara kita ini seperti makin jauh dari semangat mulianya, semangat ilahiahnya,” kata Sudirman.
Menurutnya, pembangunan Indonesia selama ini telah menghasilkan berbagai capaian, terutama dalam aspek fisik dan ekonomi. Dalam orasinya, ia menyebut pendapatan per kapita Indonesia meningkat menjadi 5.083 dolar AS pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,9.
Usia harapan hidup juga disebut meningkat dari rata-rata 65,9 tahun menjadi 71,3 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah bertambah dari 7,73 tahun menjadi 9,08 tahun dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Namun, capaian tersebut menurut Sudirman perlu diimbangi dengan pembangunan aspek nonfisik, seperti moral, etika, demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan kembali salah satu bagian lagu Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.”
Pesan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pembangunan jiwa semestinya menjadi fondasi sebelum pembangunan fisik.Sudirman juga menyoroti sejumlah persoalan sosial dan tata kelola bangsa, di antaranya penurunan jumlah kelas menengah, skor PISA, meningkatnya proporsi pekerja informal, serta kondisi indeks demokrasi, persepsi korupsi, dan kebebasan pers.
Ia melihat kondisi tersebut sebagai sebuah persimpangan, ketika pembangunan ekonomi dan fisik terus mengalami kemajuan, tetapi pembangunan jiwa dan tata kelola kehidupan berbangsa masih menghadapi berbagai persoalan.
Salah satu pokok yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pemaknaan kemerdekaan. Sudirman mengatakan kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari upaya paksa pihak lain.
Menurutnya, manusia belum sepenuhnya merdeka apabila masih hidup dalam tekanan, intimidasi, maupun penindasan. “Selama kita masih ada perasaan dipaksa, diintimidasi, ditindas, itu namanya belum merdeka,” tegasnya.
Kemerdekaan, lanjut Sudirman, harus memberikan keleluasaan kepada setiap manusia untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memperoleh penghidupan yang layak, dengan tetap berada dalam koridor kehidupan bernegara.
“Jadi, kemerdekaan adalah satu suasana bebas yang membuat manusia bisa berfungsi seutuhnya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tentu dalam koridor kehidupan bernegara,” katanya.
Tema utama kegiatan, “Dari Upaya Paksa, Menuju Usaha Bersama”, juga menjadi bagian penting dalam refleksi yang disampaikan Sudirman. Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman penjajahan dan berbagai bentuk pemaksaan yang kemudian mendorong lahirnya kesadaran untuk bersatu.
Kesadaran tersebut berkembang melalui berbagai momentum sejarah, mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945. Namun, setelah Indonesia merdeka, Sudirman mengajak masyarakat kembali mempertanyakan apakah watak dan praktik “upaya paksa” benar-benar telah ditinggalkan.
Ia mempertanyakan apakah pembangunan saat ini sepenuhnya memberikan manfaat bagi rakyat atau masih terdapat pola yang menjadikan masyarakat sebagai alat bagi penumpukan modal dan kekuasaan.
Sudirman juga menyinggung pengelolaan sumber daya alam, koperasi, UMKM, kelompok tani, BUM Desa, nelayan, serta sektor informal.
Menurutnya, rakyat harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar konsumen atau tenaga kerja. IHN Town Hall 2026 tersebut tidak hanya melibatkan lingkungan internal kampus.
Sudirman menjelaskan, kegiatan awalnya dirancang untuk para alumni leadership program yang diselenggarakan UHN Tegal. Namun, pelaksanaannya kemudian diperluas dengan melibatkan berbagai elemen di sekitar kampus.
Peserta berasal dari mahasiswa, pengurus BEM, pengurus UKM, hingga komunitas masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan, kemanusiaan, hukum, dan bidang lainnya.
“Ini gabungan antara kelompok masyarakat sipil dengan mahasiswa,” jelas Sudirman.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan lingkungan akademik dengan masyarakat sipil untuk membicarakan persoalan bangsa.
Melalui IHN Town Hall 2026, UHN Tegal tidak hanya menjadikan peringatan 81 tahun kemerdekaan sebagai seremoni, tetapi juga sebagai ruang untuk merefleksikan kembali arah perjalanan bangsa.
Semangat kemerdekaan, sebagaimana tema yang diangkat, diharapkan tidak berhenti pada terbebas dari penjajahan, tetapi berkembang menjadi kesadaran untuk meninggalkan berbagai bentuk upaya paksa dan membangun Indonesia melalui usaha bersama.
Pewarta : Iqbal R
