Tegal, Gugat.id – Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, bersama Wakil Bupati Tegal, Ahmad Kholid, melakukan pengecekan kondisi beras di Gudang Bulog Munjung Agung, Desa Larangan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, pada Senin (3/11/2025) siang.
Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau langsung kondisi beras yang tersimpan, termasuk beras impor yang masih ada sejak tahun sebelumnya. Mohamad Hekal bahkan sempat memperhatikan butiran-butiran beras yang ada dan menyebut bahwa beras asal Pakistan memiliki kemiripan dengan beras lokal Indonesia.
Menurut Hekal, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda masa reses DPR untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik, khususnya dalam sektor pangan. Ia mengapresiasi kondisi gudang Bulog di Tegal yang dinilai cukup baik dan memiliki stok yang melimpah.
“Alhamdulillah stoknya banyak, kualitas berasnya juga bagus. Masih ada sedikit beras sisa impor tahun lalu yang akan dihabiskan untuk program bantuan pangan pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan sudah tergantikan oleh beras dalam negeri semua,” ujar Hekal.
Politikus Gerindra itu juga menambahkan, produksi beras di Tegal dan Brebes cukup tinggi, bahkan penyerapan gabah di wilayah Tegal termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Ia berharap agar program bantuan beras dari pemerintah bisa berjalan lebih rutin dan terjadwal, tidak hanya muncul di momen tertentu.
“Kita ingin menormalisasi program ini supaya bisa berjalan rutin dan terprogram, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan oleh Bulog,” jelasnya.
Terkait kualitas beras, Hekal menjelaskan bahwa beras lokal dan impor memiliki perbedaan kadar pecahan (broken rice). Menurutnya, masyarakat Indonesia tetap lebih menyukai beras hasil dalam negeri karena rasa dan teksturnya lebih sesuai dengan selera lokal.“Kalau tampilan mungkin kalah bagus dari impor, tapi kita harus mencintai produk dalam negeri. Rasanya top, sesuai dengan lidah kita,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyoroti pentingnya perbaikan data penerima bantuan agar distribusi beras tepat sasaran. Ia mengakui masih ada warga yang seharusnya berhak menerima namun belum terdata dengan baik.
“Kami terus berusaha memperbaiki data melalui verifikasi bersama BPS. Harapannya nanti akan ada data tunggal nasional, sehingga tidak ada tumpang tindih antara data pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Kholid.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan pangan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sambil terus memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan transparan.
Pewarta : R. Latief
